Tambang Pasir Besi Merusak Lingkungan

Cipatujah- Penambangan pasir besi di sepanjang pantai Tasela hingga saat ini terus berlangsung, salah satuya dilakukan oleh PT Jassmas di pantai Pamayangsari Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah. Namun aktivitas tersebut dinilai telah banyak merugikan lingkungan hidup, antara lain karena reklamasi tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Disisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamen) Kabupaten Tasikmalaya dinilai tidak tanggap terhadap permasalahan tersebut.

Demikian dikemukakan Asep Soni, aktivis Elpamas, melalui ponselnya kemarin. Elpamas akan mendatangi kantor Bupati Tasimalaya di Singaparna untuk menyampaikan permasalahan tersebut.

“Kita demo langsung ke Singaparna. Soalnya waktu kita berdemo di kantor Distamben kemarin, ternyata tidak responsif, alias tak mau mendengar,”katanya.

Dalam demo hari ini katanya, elpamas akan mengerahkan sekitar 300 sampai 400 orang dengan menggunakan sekitar 9 mobil. Mereka terdiri atas warga sekitar pantai Pamayangsari yang didampingi aktivis elpamas. Isi tuntutannya adalah meminta Pemerintah Daerah segera menertibkan pertambangan di sekitar pantai Tasela.

Ketika ditanya radar, tentang siapakah yang paling bertanggung-jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup itu, Asep menuding Bupati Tasikmalaya sebagai orang yang paling bertanggung-jawab. Katanya, penambangan PT Jassmas saat ini masih mengantongi ijin tambang dari Bupati Tasikmalaya, Tatang FH. Seharusnya kata dia, penambangan tersebut diawasi agar sesuai prosedur yang berlaku, bukan dibiarkan begitu saja.

“Yang pasti, reklamasi tersebut seharusnya berdasarkan ketentuan yakni setiap 50 meter persegi langsung direklamasi. Kalau DPR, kami yakin akan tanggap, soalnya komisi I sudah menangggapi,”katanya.

Menanggapi hal itu, Supriatna ketua BPD Cikukulu Kecamatan Karangnunggal beranggapan bahwa penambangan pasir besi oleh PT Jassmas sudah legal. Dia sendiri lebih menyoroti penambangan pasir besi di sekitar pantai Desa Ciheras kecamatan Cipatujah, karena aktivitas tersebut ilegal. Hal senada juga diungkapkan oleh ketua HNSI DPC Tasikmalaya, Dedi Mulyadi.

“Kalau di Ciheras itu jelas ilegal, tetapi saya heran kok dibiarkan saja,”ujar Dedi.

About these ads

Tentang karangnunggalonline

jurnalis sosialis religius
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s